Adakah Konspirasi di Pemilu Legislatif 2009?

Oleh : Cahya Herwening

Ini salah satu ganjalan di benak penulis tatkala mengikuti perkembangan jalannya pemilu legislatif kemarin. Ada beberapa hal yang terjadi, entah yang disiarkan melalui televisi, diinformasikan lewat media cetak, ataupun disaksikan dan didengar sendiri selama beberapa waktu lalu. Beberapa hal itu melahirkan satu pertanyaan besar, apakah benar di pemilu legislatif kemarin terlalu banyak rekayasa oleh tangan-tangan tak terlihat?

Pertanyaan tadi tampaknya bukan sekadar imajinasi atau khayalan penulis, karena beberapa orang lain atau bahkan mungkin banyak orang merasakan hal serupa. Termasuk calon presiden alternatif, Rizal Ramli, dalam sebuah acara di salah satu stasiun TV Indonesia bernama "Save The Nation" mengatakan bahwa ini adalah pemilu terkacau dibandingkan dengan dua pemilu sebelumnya. Beliau memberikan argumen beliau, mengapa berpendapat seperti itu.

Penulis pun memiliki hipotesisnya sendiri. Terlepas dari berbagai tulisan opini yang belum penulis temukan dan baca (sepertinya banyak), penulis hanya mengungkapkan apa yang penulis lihat/rasakan, dan ingat. Bisa jadi ini analisis yang sangat dangkal. Namun biarlah. Sesuatu yang dalam pasti diawali oleh sesuatu yang dangkal. Gak percaya? Coba aja jadi tukang gali sumur .

Baiklah, kita mulai saja beberapa 'kecurigaan' ini (semoga todak ditangkap dan dijebloskan ke penjara, hehe):

1. Kisruh DPT
Ada yang bilang bahwa data yang digunakan untuk menentukan DPT diambil dari data Departemen Dalam Negeri. Dan menurut informasi, data dari sana adalah yang paling tidak kredibel, atau tidak valid. Pada kenyataannya, ada banyak kasus dimana sebuah keluarga beranggotakan misalnya 8 orang namun yang ada di DPT hanya 2 orang. Bahkan, ada di dapil kami yang dari satu RW hanya sekitar 12 orang yang terdaftar!! Luar biasa. Mungkin tak hanya di satu tempat itu yang terjadi demikian.

Kasus lain, di dapil yang sama, di kecamatan penulis sendiri, terjadi kelucuan. Belum lama selesai agenda pemilihan kepala desa. Saat pilkades tersebut, warga masyarakat terdaftar sebagai pemilih. Namun di pemilu, dia tidak masuk DPT. Jadi bertanya-tanya, bagaimana sih koordinasi di tingkat --paling tidak-- kecamatan, kok bisa-bisanya seperti itu??

Banyak memang yang tak terdaftar di DPT. Termasuk teman-teman saya kader sebuah partai dakwah. Pada awalnya santai-santai saja, karena cukup yakin diri mereka akan masuk DPT di daerahnya (kebanyakan mahasiswa perantauan). Namun setelah sekitar 3 atau 2 hari menjelang hari H, baru tahu bahwa namanya tidak masuk DPT. Dan ketika mengurus, sudah terbilang terlambat. Memang sih, seharusnya sejak awal mengecek DPS apakah namanya sudah masuk atau belum. Namun lagi-lagi, tak jarang DPS tidak dipasang sehingga tidak bisa melihat apakah sudah masuk daftar.

Ada yang mengatakan bahwa kasus DPT ini ulah aksi intelijen (maksudnya aksi rahasia yang bersifat intelijen, tidak harus dilakukan oleh badan intelijen). Mungkin sudah terdata peta kekuatan masing-masing partai, kemudian menggembosi daerah yang perolehan partai tertentu itu minimal. Sedang menurut suatu sumber, daerah-daerah yang kucuran BLT-nya besar, kasus DPT-nya minimal, dan sebaliknya. Kenapa ya?

2. Peraturan Mutasi
Urusan mutasi pada pemilu kali ini sungguh rumit. Sangat berbeda dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Seseorang harus mengurus C-5 di TPS-nya, boleh sendiri, boleh orang lain/keluarganya. Syaratnya tentu harus terdaftar di DPT. Setelah C-5 diperoleh, lalu mengurus ke TPS yang dituju untuk mutasi. Setelah beres, baru deh bisa mencontreng di TPS tujuan.

Mungkin tampak tidak terlalu sulit, tapi kita lihat saja, ada beberapa 'filter' berikut:
- Apakah terdaftar di DPT? (mengingat banyak sekali kasus DPT)
- Dapatkah mengurus C-5? (karena banyak sekali KPPS yang tidak paham apa dan bagaimanakah C-5 itu....)
- Apakah memperoleh jatah mencontreng di TPS yang dituju? (jikalau KPPS di TPS tujuan memahami mekanisme mutasi, jatah kertas suara cadangan di TPS hanya 2% dari pemilih, itu pun akan dikurangi bila ada kertas suara rusak dan juga jatah untuk saksi-saksi).

Nah, kenyataannya di DIY yang banyak sekali mahasiswa perantauan mengaku sangat kesulitan mengurus mutasi dengan sistem seperti ini. Ada upaya advokasi dari beberapa lembaga mahasiswa, namun terganjal juga dengan beberapa hal, khususnya birokrasi. Sehingga, mau tidak mau beribu-ribu potensi suara terpaksa gugur secara teknis.

Fakta lain, banyak kader sebuah partai dakwah yang berasal dari kalangan mahasiswa, dan banyak di antaranya mahasiswa perantauan. Nah, bisa jadi sistem (peraturan) baru seperti itu sengaja dibuat agar banyak potensi suara dari partai tersebut yang berguguran.

Itu beberapa hal yang mengganjal di pikiran penulis. Mungkin ada hal lain yang terlupa. Jika ingat insya Allah akan ditambahkan. Nah, pertanyaannya adalah:
"Apakah hal-hal tersebut terjadi karena kecerobohan, karena ignorant, atau memang by design?" Menurut hipotesis yang tersirat dari judulnya sih, yang terakhir nih pilihannya.

By the way, itu hanya cuap-cuapan orang kecil yang tak tahu apa-apa. Mungkin banyak yang menganggap asal ngomong. Tapi ini uneg-uneg rakyat kecil yang butuh klarifikasi, atau lebih jauh lagi solusi. Ada yang mau kasih tanggapan?? [ ]